DPRD Karanganyar Khawatir, Penghapusan Anggaran Bintek Lumpuhkan Pengawasan dan Penganggaran

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kini merambah ke tingkat daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar merasakan dampaknya secara langsung. 

Sebuah pemangkasan anggaran signifikan senilai Rp 4,7 miliar tengah menjadi perhatian utama lembaga legislatif ini.

Baca Juga

Minimarket di Luar Zona Perda Karanganyar Jadi Sasaran Sidak DPRD

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait langkah efisiensi ini. 

Bagus Selo menekankan krusialnya menjaga agar upaya penghematan anggaran tidak sampai melumpuhkan peran vital DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Sebelum laporan final ke Inspektorat Provinsi dan penetapan dilakukan, kami mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk melakukan evaluasi ulang secara komprehensif," tegas Bagus Selo pada Rabu (9/4/2025). 

Baca Juga

DPRD Karanganyar Soroti Kenaikan Retribusi Fantastis dalam Laporan Bupati 2024

Sorotan khusus beliau tertuju pada alokasi dana perjalanan dinas DPRD, yang menurutnya memiliki karakteristik berbeda dan tidak dapat diperlakukan sama dengan pemangkasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 50 persen.

Lebih lanjut, Bagus Selo mengungkapkan bahwa total target pemangkasan anggaran kunjungan kerja di Kabupaten Karanganyar mencapai angka Rp 31 miliar. 

Hingga saat ini, Pemkab baru berhasil mengumpulkan Rp 25 miliar, dan sekitar Rp 6 miliar lebih masih dalam tahap penelitian, terutama dari pos anggaran perjalanan dinas OPD. 

Baca Juga

Polemik Minimarket di Karanganyar, DPRD Geram, Pemkab Terjepit Regulasi

Ia membuka peluang bahwa target efisiensi Rp 31 miliar secara keseluruhan masih mungkin tercapai melalui penyesuaian pada pos anggaran lainnya.

Dalam pandangannya, Bagus Selo menyarankan agar Pemkab Karanganyar lebih memprioritaskan urgensi program dalam menentukan pemangkasan anggaran. 

Penerapan pemotongan 50 persen secara merata dinilai kurang efektif dan berpotensi mengganggu program-program penting. 

Baca Juga

Wawan Pramono Anggota DPRD Prihatin Kondisi Jalan Tohudan: "Ini Bukan Jalan, Tapi Kolam Ikan"

Ia mencontohkan bagaimana daerah lain seperti Kebumen dan Cilacap menerapkan pendekatan yang lebih terukur dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing dalam kebijakan efisiensi anggaran mereka.

Secara spesifik, Bagus Selo menyoroti potensi dampak negatif pemangkasan anggaran terhadap program bimbingan teknis (bintek) bagi anggota DPRD. 

Penghapusan anggaran bintek dengan alasan dikategorikan sebagai perjalanan dinas, menurutnya, akan secara signifikan melemahkan fungsi legislatif.

Baca Juga

Anggota KSPPS BMT Dinar Mulia Karanganyar Resah, Dana Simpanan Rp30 Miliar Raib

"Fungsi legislatif dalam pengawasan dan penganggaran sangat bergantung pada kualitas bintek yang membahas berbagai aspek program dan mekanisme penganggaran. Jika anggaran ini dihilangkan, fondasi pengetahuan Dewan akan rapuh, dan kemampuan DPRD dalam menjalankan tugasnya akan tergerus," tandas Bagus Selo.

Oleh karena itu, DPRD Karanganyar dengan sungguh-sungguh mengimbau Pemkab untuk melakukan perhitungan pemangkasan anggaran secara seksama dan hati-hati. 

Tujuan utamanya adalah agar target efisiensi anggaran tetap tercapai tanpa harus mengorbankan kinerja dan fungsi DPRD sesuai dengan harapan masyarakat.***

Editor : Ditya Arnanta