Hati-hati, Bakal Ada Sanksi untuk Pihak yang Tidak Belanja Produk Lokal di Karanganyar

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Perda Bela Beli prodak lokal di Kabupaten Karanganyar tinggal menunggu waktu untuk disahkan. Perda yang dibuat untuk melindungi prodak UMKM lokal ini bakal memberikan sanksi moral pada masyarakat bila tak membeli prodak asli Karanganyar. Sanksi moral ini memang sengaja dipersiapkan, agar Perda Bela Beli prodak lokal ini bisa berjalan efektif.

"Perda ini memang dibuat dan disahkan untuk melindungi prodak lokal UMKM Karanganyar. Jadi harus ada gerakan ini demi Karanganyar lebih baik. Ruh perda ini gerakan moral. Siapa yang tidak melaksanakan kena sanksi moral,"papar Anggota DPRD Karanganyar yang juga Pansus Raperda Bela Beli Karanganyar, Andri Budiono, Senin (11/12/2023).

Baca Juga

Gibran Sering Cuti, Teguh Sebut ada 4 Perda yang Menunggu Perwali

Ia menolak anggapan bila adanya Perda Bela Beli Prodak lokal Karanganyar ini sama dengan memonopoli pedagangan di Karanganyar. Andri mempersilahkan bila masyarakat ada yang menginginkan membeli prodak dari luar Karanganyar. 

"Ini tidak sama ya dengan monopili. Kalau masyarakat tidak ingin membeli prodak asli Karanganyar dan ingin membeli prodak dari luar Karanganyar dipersilahkan. Gerakan ini demi Karanganyar lebih baik. APBD Rp2 triliun dipakai sebanyak-banyaknya untuk membeli produk lokal Karanganyar,"paparnya.

Ia berharap, melalui perda yang mengadopsi Kabupaten Kulonprogro didukung semua lapisan masyarakat. Dimana, Kabupaten Kulonprogro berhasil meraih target peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan usaha baru. Komitmen dari kepala daerah juga menentukan keberhasilan gerakan ini. Agar bisa berjalan, Andri berharap ada Perbup yang mengatur peran masing-masing pihak.

Baca Juga

Anggota Komisi VIII Paryono Dukung Langkah Mensos Keluarkan Edaran Larangan Ngemis Online

"Butuh Perbup untuk mengatur. Tergantung kreativitas, apakah ada insentif atas pembelian produk lokal atau ada ketentuan ASN ikut koperasi yang menjual produk Karanganyar. Perlu dikampanyekan terus menerus," ujarnya.

Ia menyakini, meski sudah ada Perda, masih butuh kerja keras mengembangkan pasar UMKM lokal. 

"Terkait sanksi tambahan, bagian Hukum Setda Pemkab Karanganyar masih menyempurnakan narasinya,"jelasnya.

Baca Juga

Mencegah Retribusi Parkir Menguap, DPRD Karanganyar Beri Lampu Hijau Bupati Revisi Perda

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Joko Pramono mengatakan raperda bela beli Karanganyar mendekati final pengesahan.  Ia sempat khawatir raperda bela beli Karanganyar bakal terhambat desakan eksekutif menambah lokasi pendirian toko modern menjadi 17 kecamatan dari sebelumnya tiga kecamatan.

Meski akhirnya usulan eksekutif itu ditolak dewan, bukan tidak mungkin gerakan bela beli Karanganyar menjadi lemah lantaran tiada perbup.

"Perda urgen seperti bela beli Karanganyar harus dilengkapi perbup yang mengikat para stakeholder," katanya. ***

Editor : Ditya Arnanta