Polda Jateng Pastikan Tak Ada Unsur Politik dalam Pemanggilan Kades 3 Kabupaten Terkait Banprov

SEMARANG, iNewskaranganyar.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng memastikan terus melakukan penyelidikan aduan dugaan pemotongan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng di tiga Kabupaten, yaitu, Wonogiri, Klaten dan Karanganyar. Sudah 13 orang saksi telah dimintai keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio memastikan tidak ada unsur politik dalam menangani kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng. Penanganan kasus ini sudah berjalan sejak bulan April 2023.

Baca Juga

Mesin Politik Kembali Dihidupkan, Tani Merdeka Menargetkan Kemenangan Rober-Adhe & Luthfi Taj Yasin

"Kami tegaskan kegiatan ini telah dimulai sejak bulan April 2023 dan tidak ada kaitannya dengan masalah Pemilu,"papar Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dalam konfrensi pers, di Polda Jawa Tengah, Jumat (24/11/2023).

Ia mengatakan penyelidikan ini sebagai upaya tindak lanjut atas informasi dan aduan masyarakat yang diterimannya pada 12 April 2023.

Atas laporan pengaduan itu, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi di beberapa desa dan pemotongan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng yang diterima oleh desa selama tahun anggaran 2020 dan 2021.

Baca Juga

Tersangka Pengerusakan Baliho Rober Adhe Kembali Diperiksa, Kuasa Hukum Sesalkan Penyitaan Handphone

“Dari aduan itu kami tindaklanjuti, kami akan melihat apakah memang benar dana aspirasi itu sampai ke kepala desa dan dilaksanakan sesuai dengan aturannya, kan gitu. Ada 3 lokasi, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten,”

"Beberapa kepala desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan pihak ketiga yang terlibat dalam program Bankeu Provinsi Jateng, telah kami periksa,"papat Kombes Dwi Subagio dalam konfrensi pers di Mako Polda, Jumat (24/11/2023). 

Dugaan korupsi yang dilakukan para pelaku, itu mencakup modus operandi yang dilakukan oleh penyedia jasa ketiga, serta dugaan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Termasuk pihak swasta dan instansi pemerintah, serta mengumpulkan dokumen terkait sebagai alat bukti.

Baca Juga

Emeritasi Pendeta GKJ Kismorejo Karanganyar, Ajak Jemaat Terapkan 3G

"Dokumen yang diperoleh sementara ini, yaitu fotocopy laporan pertanggungjawaban (LPJ), daftar penerima bantuan keuangan (Bankeu) Gubernur Jateng," ungkap Kombes Dwi Subagio.

Editor : Ditya Arnanta