4 Fraksi DPRD Karanganyar Ngamuk Usai Dana Aspirasi Dihilangkan

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Empat Fraksi di DPRD Karanganyar ngamuk menyusul hilangnya anggaran aspirasi saat APBD 2023 disahkan. 

Keempat Fraksi tersebut diantaranya, Fraksi Partai Gerindra, PKS, Demokrat-PAN, dan PKB merasa "Ditikung" oleh pihak Eksekutif dengan lenyapnya dana aspirasi. Pasalnya saat pengajuan APBD 2023 ke Gubernur dana aspirasi itu masih ada. 

Baca Juga

Setiawan Dibroto Resmi Jadi PAW Anggota DPRD, Ini Deretan Caleg Terpilih di Karanganyar Pilih Mundur

Namun, saat APBD 2023 disahkan, dana aspirasi itu lenyap. Hilangnya dana aspirasi itu, membuat keempat Fraksi di DPRD merasa ditelikung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua Fraksi Gerindra Adhe Eliana mengatakan proses penyusuanan APBD dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. 

Diawali musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS), rencana APBD, semuanya, ungkap Adhe, tidak ada masalah.

Baca Juga

Hasil Hitung Cepat Sementara: Empat Caleg Incumbent Raih Suara Terbanyak, Siapa Saja?

"Seluruh pembahasan anggaran melalui Musrenbang, RKPD, penyerapan aspirasi. Selanjutnya disepakati dalam RAPBD sebelum akhirnya ditetapkan dalam APBD," jelas Adhe Eliana dalam konfrensi pers di DPRD, karanganyar, Senin (2/1/2023).

Adhe Eliana juga sampaikan tugas dan fungsi pokok DPRD adalah legislasi, budgeting dan pengawasan. 

Dimana dalam tugas anggaran ada yang disebut serap aspirasi dengan melakukan reses bersama masyarakat dalam satu tahun ada 3 kali reses. 

Baca Juga

Fraksi PDIP Minta Gibran Mundur dari Posisi Wali Kota

"Untuk itu kami (fraksi) sampaikan bahwa pandangan kami dalam APBD 2023 itu diluar kesepakatan yang  ada. Tadi kita sudah klarifikasi pada DPRD dan ternyata beliau juga tidak mengetahui terkait hal tersebut,"jelas Adhe Eliana. 

Seharusnya, secara prosedur kelembagaan DPRD diinformasikan apabila terjadi perubahan dari yang direncanakan dengan ditetapkan. Namun yang terjadi Pemkab mengabaikan keberadaan DPRD dengan tidak memberitahukan ada perubahan dalam penetapan APBD.

Editor : Ditya Arnanta