“Seharusnya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu masalah honorer K1 dan K2. Bukan menghapuskan seluruh honorer yang saat ini ada. Karena bila honorer di hapuskan tentu saja dampaknya luas bagi pemerintah daerah se Indonesia,” tandas Bagus Selo.
Seharusnya, ungkap Bagus Selo, pemerintah pusat memberikan solusi pada honorer K1 dan K2 dengan menggeser menjadi THL yang notabene pada sistem APBD karyawan non gaji.
“Kasihan kalau tenaga honorer K1 dan K2 serta THL dihapus. Mereka sudah kerja puluhan tahun, tahu-tahu dihapus begitu saja, dan akhirnya menganggur. Ini bukan solusi yang tepat, justru malah menambah banyak julah pengangguran,"papar Bagus Selo yang juga Ketua DPC PDIP Karanganyar ini.
Bagus Selo mengungkapkan membengkaknya jumlah THL di Indonesia, jangan kemudian para THL ini yang jadi sasaran. Mereka (THL) ada, dikarenakan di berlakukannya moratorium rekruitmen PNS oleh pemerintah pusat sehingga karena kekurangan pegawai, pemerintah daerah merekrut THL.
“Bayangkan THL itu mengabdi kepada daerah hanya dengan honor kisaran Rp 1,5 juta/bulan pun tetap setia kok sekarang pemerintah pusat tanpa empati langsung main potong THL atau honorer kan sangat tidak manusiawi,” pungkas Bagus Selo.
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
