Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut dia, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan," katanya lagi.
Politisi PDIP itu menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
Kemudian, dikatakannya, perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
"DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau," ungkapnya.
Branch Manager BTN Cabang Solo Doni Rinaldo menambahkan, pihaknya berupaya ikut menyukseskan program pemerintah. Salah satunya dari sisi pemberian fasilitas kredit pembelian rumah.
"Semua segmen ada, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah sampai real estate. Programnya konsisten, berkesinambungan terus. Ini salah satu yang diamanatkan oleh pemerintah," pungkasnya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
