Dapat Arahan Luhut, Kasad Blusukan Pantau Langsung Harga Migor Di Pasar Kramat Jati

JAKARTA,iNews.id - Usai mengikutu Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila secara Virtual, di Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, memantau harga minyak goreng dan berdialog langsung dengan pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta, Rabu (1/6/2022).

Hal tersebut menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu Pemda dan Kepolisian khususnya di wilayah pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.

Baca Juga

Terima Pangkat Letkol Tituler, Ini Sederet Hak yang Bakal Diterima Deddy Corbuzier

"Pagi hari ini saya mengecek dan memastikan langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat, dalam rangka membantu pemerintah daerah sesuai perintah dari bapak Menko Marves, Pak Luhut yang disampaikan beberapa minggu lalu," papar Kasad.

Hasil pemantauan di Pasar Kramat Jati harga eceran tertinggi minyak goreng curah masih mencapai Rp18.000/liter.

"Padahal HET nya seharusnya per-kilo Rp15.500 dan Rp14.000/liter," tuturnya.

Setelah berkoordinasi dengan semua pihak, ada jalan potong yang tadinya distributor ke agen, sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer. Dari Distributor harga Rp13.000/liter, pengecer menjual Rp14.000/liter dan Rp15.500/kilo.

"Pantauan (pasar Kramat Jati) hadir juga pak Wali Kota, Kapolres, dari Indomarco dan Pangdam," lanjut Kasad.

Kasad yang turut didampingi Kepala PD Pasar Jaya berdialog langsung dengan para pedagang dan warga yang berbelanja dan meminta Kepala PD Pasar Jaya untuk terus memantau harga minyak goreng di tingkat pengecer/pedagang.

"Tadi ada masyarakat yang saya tanya, harganya sampai 20 ribu bahkan sampai 28 ribu, sekarang sudah turun hanya Rp. 15.500/kilo," tutur Kasad.

Ia pun berharap seluruh wilayah dapat menyesuaikan dengan HET serta melakukan pengawasan terus menerus agar harga minyak goreng ini sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
 

Editor : Ditya Arnanta