Didemo Warga yang Tolak Merger Taman Kanak-kanak, Kepala Desa Munggur Akhirnya Menyerah

Dalam aksi teatrikal yang dilakukan, sejumlah massa pendemo menggunakan seragam Kopri dan dicoret menggunakan cat semprot. Tak cukup itu, massa juga mencoret dan menginjak foto kepala desa setempat.

Baca Juga

Akhirnya Ahmad Luthfi Kirim Kode Keras Bersedia Maju di Pilkada Jateng 2024

Koordinator Aksi, Imam alias Some Pentol Munggur, mengatakan mereka terpaksa turun ke jalan untuk menggelar aksi dikarenakan warta sudah kesal dengan sikap Supar sebagai Kepala Desa, menunjukkan sikap sewenang-wenang dan arogansi dalam kebijakannya.

"Di TK 1 Munggur itu saja sudah ada guruJadi kalau ditambah lagi tentu akan mengurangi jam mengajar guru di sana,” terang Some Pentol, Senin (2/9/2024). 

Bukan hanya persoalan itu, warga juga mengeluhkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukannya. 

Baca Juga

Festival Kuliner Non Halal di Solo Dilanjutkan, Pabrik Kecap di Karanganyar Mundur Sebagai Sponsor

Pungli ini berupa penarikan biaya pengurusan maupun permohonan surat tanah dan lainnya dengan nominal Rp500.000 sampai Rp2 juta.

Karena itulah, mereka mengajukan tuntutan pada Kepala Desa. Dan bila tuntutan mereka tidak penuhi, maka mereka meminta Kepala Desa mundur. 

Adapun tuntutan yang mereka ajukan yakni, wujudkan Transparansi Anggaran Dan Kebijakan Desa. Warga Menuntut Pemerintah Desa Untuk Memberikan Transparansi Data Baik Dari Hasil Notulensi.

Realisasi dana desa yang banyak kejanggalan dari rancangan rencana kerja pemerintah desa yang harus di pertanggung jawabkan.

Kelima massa mendesak Pemdes menyelesaikan kegaduhan dan keresahan masyarakat dengan solusi dan realisasi tanpa adanya intimidasi, dan keenam meminta kades mencabut SK oknum guru TK yang dipindah tanpa rapat komite. Lalu tuntutan terakhir, massa menuntut kades memenuhi enam tuntutan diatas. Apabila tidak dipenuhi, massa meminta Kades Supar lengser dari jabatannya.

Kades Supar saat menemui pendemo menyatakan siap memenuhi tuntutan tersebut. Dia juga akan mencabut SK guru TK yang telah dipindah tersebut. Guru itu selanjutnya dikembalikan ke TK asal.

“Pemindahan guru ini karena dilakukan regrouping TK. TK tidak ada muridnya, sehingga dipindahkan. Itupun sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan di Wilayah Mojogedang. Tapi karena tidak diterima, ya sudah kita kembalikan lagi ke TK semula. Dan guru siap meski tanpa murid,” katanya.

Setelah puas mendengar jawaban Kepala Desa, massa pun akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan Balaidesa Munggur. ***

Editor : Ditya Arnanta