Politisi-Birokrat Hangatkan Suhu Politik Karanganyar Jelang Pilkada

KARANGANYAR, iNewskaranganyar. id - Suhu politik lokal Karanganyar mulai menghangat menjelang Pilkada. 

Sejumlah nama muncul dan digadang-gadang akan ikut berlaga, berebut kursi Bupati - Wakil Bupati periode 2024-2029.

Baca Juga

KPU Karanganyar Pastikan Patuhi Putusan MK, 5 Parpol Bisa Usung Calon Mandiri

Beberapa bakal calon bahkan ada yang sudah menyatakan kesiapan dan unjuk dukungan. Salah satunya adalah manuver yang dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar Ilyas Akbar Almadani. 

Dimana, putra tunggal mantan Bupati Juliyatnono mendaftar di dua partai sekaligus sebagai bakal calon Bupati yakni melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat. 

Pengamat politik dari sekaligis pengajar di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agis Riwanto melihat apa yang dilakukan Ilyas Akbar dengan mendaftar diri sebagai bacalon di partai yang kebetulan mendapatkan peolehan kursi dibawah partai Golkar yang dipimpinnya merupakan salah satu bentuk strategi untuk mencapai kemenangan di Pilkada. 

Baca Juga

Dua Tokoh Karanganyar Ini Berhasil Sabet Penghargaan Kadin Award 2024

"Pada intinya politik itu ya menggunakan strategi strategi. Mungkin dia menggunakan strategi itu untuk tujuannya. Ujungnya itukan terpilih atau tidak, bukan cara mendaftarkannya, " papar Agus Riwanto pada iNewskaranganyar.id, Sabtu (11/5/2024). 

Termasuk salah satunya mengunci agar kandidat yang dianggapnya sebagai lawannya di Pilkada bakal kesulitan untuk mencari patner koalisi. 

"Bisa juga bermakna lain. Tergantung definisi sudut mengasunsi taktik dan strateginya. Ada yang mendefinisikan mengunci rival lainnya agar kesulitan mencari patner, ada juga yang lainnya, " ujarnya. 

Baca Juga

Lirik dan Makna Lagu Gemuruh Riuh 

Ia melihat dalam pilkada ini semua bisa terjadi. Termasuk kemungkinan munculnya calon kandidat dari kalangan non parpol. Karena dalam pilkada bukan hanya soal uang tapi juga popularitas, ketokohan dan dukungan dari masyarakat. 

"Tentunya calon yang bukan berasal dari kalangan parpol yang kemungkinan muncul dari baik dari birokrat atau non birokrat bila memenuhi unsur tadi bisa saja jadi lawan berat. Malah bisa juga terpilih. Tentunya unsur lain ini berani mencalonkan karena sudah memiliki modal. Kalau tidak memiliki modal, buat apa mencalonkan, " terangnya. 

Senada dosen Fisipol UNS Prof Adi Sulistyo mengatakan partai Golkar tengah melakukan strategi politik mengegonomi partai-partai lain untuk mendukung mereka di Pilkada. 

Baca Juga

Akhirnya Ahmad Luthfi Kirim Kode Keras Bersedia Maju di Pilkada Jateng 2024

Dimana, disaat Partai Golkar merasa memiliki calon kuat, kemudian mereka mendaftar melalui partai lain seperti Demokrat dan PKB., disaat itulah partai Golkar ingin mendapatkan justifikasi dan penguatan dari partai lain untuk terlibat. 

"Ini salah satu kecerdasan dari golkar untuk masuk dan diakui  Disini partai Golkar mengirimkan pesan bila calonnya ini layak jadi Bupati. Dengan kata lain Golkar ini ngomong ke partai-partai kecil, yang pantas jadi ketua atau bupati dari partainya saja. Yang lain diwakilkan saja, " ujarnya. 

Selain itu, Partai Golkar juga menegaskan Kalau dirinya tak lagi harus berkoalisi dengan PDIP. Saat pemilu sebelumnya PDIP sangat kuat dan partai lainnya menunggu PDIP, namun saat ini PDIP tidak sekuat dulu lagi. 

Baca Juga

Festival Kuliner Non Halal di Solo Dilanjutkan, Pabrik Kecap di Karanganyar Mundur Sebagai Sponsor

"Kalau dulu, Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP karena memang PDIP kuat waktu itu. Tapi ketika PDIP sekarang tidak sekuat dulu, mungkin Golkar mencari pandangan yang lain mencari partai - partai kecil yang memiliki konstituen kuat, " terangnya. 

Disinilah PDIP harus bicara rasional. PDIP, ungkap Prof Adi tidak harus lagi memaksakan kehendak calon bupati harus berasal dari internya. PDIP saat ini harus mencari figur yang pantas dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupat. 

"PDIP sekarang akan bicara rasional. Kalau dulu asal PDIP semua pasti ikut. Tapi sekarang tidak, PDIP harus mencalonkan tokoh-tokoh yang membumi di masyarakat. Tokoh masyarakat yang memang sudah dikenal dan pro rakyat. Tidak harus dari kalangan partai. Tinggalkan itu nostalgia, tapi kalau PDIP masih bernostalgia, bisa saja PDIP di Pilkada akan digilas partai lain,"ujarnya.

Editor : Ditya Arnanta