KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Wakil Ketua DPRD Tony Hatmoko mengungkapkan salah satu anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar curhat pada dirinya bila Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan petugas pendaftaran pemilih (Pantarlih) belum menerima honor.
Padahal tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah berjalan dan para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan petugas pendaftaran pemilih ini telah bekerja sesuai tahapan pemilu. Ia menjelaskan setiap bulannya mereka menerima honor sebesar Rp2,5 juta.
“Kami berharap Pemkab bantu KPU untuk bisa koordinasikan dengan Kemenkeu. Kami khawatir hal ini akan menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu,”ungkapnya.
Tony membandingkan saat pelaksanaan Pemilu lima tahun lalu. Dimana seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan oleh KPU dikarenakan seluruh kegiatan didukung dengan anggaran yang tepat waktu.
“Sekali lagi kami mendorong Pemkab agar membantu KPU,”tegasnya.
Menyangkut alokasi anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar itu sendiri, Tony mengatakan hingga saat ini belum ada kebijakan bupati soal anggaran.
Kebutuhan biaya Pilkada menurut KPU sebesar Rp51 miliar. Sedangkan menurut Kesbangpol maksimal anggaran Pilkada Rp45-Rp46 miliar. Karena adannya dua perbedaan itulah kebijakan alokasi anggaran untuk pilkada Karanganyar belum bisa ditentukan.
“Kebutuhan anggaran ini harus dirembug, sehingga ada titik temu besaran anggaran untuk pilkada karanaganayar mendatang,”pungkasnya.***
Editor : Ditya Arnanta