KAHMI Solo mulai Bergerak Tuntut Presiden Jokowi Hentikan Keberpihakan di Pemilu 2024

SOLO, iNewskaranganyar.id- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Surakarta mengeluarkan 5 seruan jelang pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari ini. 

Salah satu poin seruan KAHMI ini yakni meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan segala tindakan atau perbuatan keberpihakan dan ketidaknetralan pada pesta demokrasi Pemilu 2024.

Seruan itu ditegaskan di tengah kegiatan milad ke-77 yang digelar di sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta pada Minggu (4/2/2024).

Kecemasan atas nasib Indonesia kedepan inilah yang mendasari anggota KAHMI  mendesak Presiden Jokowi untuk kembali tegak lurus terhadap peraturan perundangan.
 
Koordinator Presidium MD Kahmi Surakarta, Rahadi ketika membacakan seruan moral yang diberi titel Suara Demokrasi Kahmi Solo menyatakan, Pemilu 2024 diharapkan dapat diselenggarakan lebih bermartabat dan semakin menguatkan demokrasi. 

“Serangkaian tindakan yang bermula dari nafsu berkuasa, merusak tatanan hukum
dan konstitusi, berujung pada pelanggaran etik. Hingga melahirkan dinasti politik dimana putra sulung dari Presiden turut serta dalam kontestasi menjadi salah satu pasangan calon wakil presiden,” tegas Rahadi, Minggu (4/2/2024). 

Ia mengatakan berbagai upaya ketidaknetralan muncul seperti politisasi dan personifikasi bantuan program. Mobilisasi aparat dan lembaga negara.

“Juga kekuatan modal, guna memuluskan jalan sang putra presiden ke kursi kekuasaan. Kenyataan ini sungguh menghawatirkan, dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia,” ujarnya.

Perkembangan politik terus berlanjut dengan munculnya gelombang suara dari civitas akademika dan masyarakat sipil. Rahadi menyebut itu menjadi alarm penanda bahwa keadaan sudah gawat dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.

“Bagi Kami, realitas tersebut tentu saja akan menodai pemilu yang semestinya bisa diselenggarkan secara jujur, adil dan bermartabat. Tindakan Presiden yang telah melampui batas toleransi, nir-etika dan jauh dari kenegarawanan, telah mengancam dan membahayakan demokrasi,” tuturnya.

Editor : Ditya Arnanta