KAHMI Solo mulai Bergerak Tuntut Presiden Jokowi Hentikan Keberpihakan di Pemilu 2024

SOLO, iNewskaranganyar.id- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Surakarta mengeluarkan 5 seruan jelang pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari ini. 

Salah satu poin seruan KAHMI ini yakni meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan segala tindakan atau perbuatan keberpihakan dan ketidaknetralan pada pesta demokrasi Pemilu 2024.

Seruan itu ditegaskan di tengah kegiatan milad ke-77 yang digelar di sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta pada Minggu (4/2/2024).

Kecemasan atas nasib Indonesia kedepan inilah yang mendasari anggota KAHMI  mendesak Presiden Jokowi untuk kembali tegak lurus terhadap peraturan perundangan.
 
Koordinator Presidium MD Kahmi Surakarta, Rahadi ketika membacakan seruan moral yang diberi titel Suara Demokrasi Kahmi Solo menyatakan, Pemilu 2024 diharapkan dapat diselenggarakan lebih bermartabat dan semakin menguatkan demokrasi. 

“Serangkaian tindakan yang bermula dari nafsu berkuasa, merusak tatanan hukum
dan konstitusi, berujung pada pelanggaran etik. Hingga melahirkan dinasti politik dimana putra sulung dari Presiden turut serta dalam kontestasi menjadi salah satu pasangan calon wakil presiden,” tegas Rahadi, Minggu (4/2/2024). 

Ia mengatakan berbagai upaya ketidaknetralan muncul seperti politisasi dan personifikasi bantuan program. Mobilisasi aparat dan lembaga negara.

“Juga kekuatan modal, guna memuluskan jalan sang putra presiden ke kursi kekuasaan. Kenyataan ini sungguh menghawatirkan, dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia,” ujarnya.

Perkembangan politik terus berlanjut dengan munculnya gelombang suara dari civitas akademika dan masyarakat sipil. Rahadi menyebut itu menjadi alarm penanda bahwa keadaan sudah gawat dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.

“Bagi Kami, realitas tersebut tentu saja akan menodai pemilu yang semestinya bisa diselenggarkan secara jujur, adil dan bermartabat. Tindakan Presiden yang telah melampui batas toleransi, nir-etika dan jauh dari kenegarawanan, telah mengancam dan membahayakan demokrasi,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Rahadi, capaian baik dari demokrasi yg telah diraih selama
ini akan mundur, bahkan sirna. Yang akan merugikan semua anak bangsa.

“Kami, keluarga besar HMI-KAHMI Solo mengingatkan bahwa hakikat dari tujuan negara dan pemerintah adalah untuk melindungi semua dari segala kerusakan. Dan pemilu yang merupakan sarana demokrasi, harus dikembalikan ke dalam prinsip-prinsipnya. Agar bisa menghasilkan perwakilan dan pemimpin negara yang benar-benar layak, terpercaya dan berintegritas. Bukan sebaliknya, pemerintahan yang penuh KKN,
menghambat kebebasan dan represif,” bebernya.

Karena itu KAHMI Solo menyerukan Presiden menghentikan segala tindakan ataubperbuatan yang menunjukkan keberpihakan dan ketidaknetralan, yang mesti diikuti aparatur penyelenggara pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum di pusat - daerah.

KAHMI pun meminta semua pihak, terutama yang berkontestasi agar menghentikan segala tindakan fitnah, hoax, intimidasi, manipulasi, serta represif dan kekerasan yang dapat mencederai proses pemilu, dan merusak nilai nilai demokrasi.

KAHMI juga mendesak KPU dan BAWASLU bertindak lebih proaktif, obyektif, independen dan profesional dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti setiap laporan/temuan pelanggaran pemilu yang terjadi.

Tidak lupa, mereka juga meminta pada semua keluarga besar HMI-KAHMI SOLO khususnya, dan HMI-KAHMI dimanapun pada umumnya, agar bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai HMI sebagi insan akademis yang bernafaskan Islam untuk terus mengawal dan mengawasi proses pemilu 2024 terselenggara dengan jujur, adil dan bermartabat, sekaligus merawat dan memperkuat nilai dan prinsip demokrasi.

Dan pada KAHMI meminta agar Masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani, tanpa ada rasa takut karena rayuan, bujukan atau tekanan dari siapapun. 

"Pilihlah calon yang dianggap benar benar memihak pada kepentingan rakyat dan anda sebagai warga negara, dan punya kapasitas dan integritas untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan, " tutupnya. ***

Editor : Ditya Arnanta