DPRD Karanganyar Gelar Hearing Tuntaskan Polemik Pengelolaan BUMDes Berjo

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar akhirnya mengabulkan permohonan Publik Hearing yang diajukan warga Berjo melalui Pengacaran kondang asal Solo Kusumo Putro.

Pantauan iNewskaranganyar.id, Publik Hearing yang digelar pihak DPRD itu dilaksanakan di dua ruangan berbeda.  Dalam publik hearing yang di gelar di ruang Operasional Room (OR), jalannya dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo serta Wakil Ketua Anung Marwoko, dan beberapa anggota Komisi A.

Pihak DPRD mengabulkan permohonan Publik Jearing itu untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.  Dalam dengar pendapat, Badan Pengawas BUM Desa, Plt Kades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Bagian Hukum, Inspektorat dan Dispermades, sengaja dihadirkan oleh pihak DPRD.

Dalam kesempatan tersebut Plt Kades Berjo, Wahyu Budi Utomo menjelaskan kronologis kejadian hingga menjadi polemik berkepanjangan yang memicu warga menggelar membubarkan pengurus BUMDes dan melantik pejabat baru. 

"Dan sesuai PP 11 tahun 2021, Bumdes disusun dalam musdes dan dilantik oleh Kades. Namun saya (Plt kades) tidak memiliki kewenangan untuk melantik,” jelasnya.

Sedangkan kelompok direksi Bumdes mengatakan pada DPRD  direksi ditunjuk kades Suyatno sebelum terjadi kasus tipikotr, karena pengurus dan direksi bumdes mengundurkan diri sehingga kosong, padahal dengan aset tempat wisata yang demikian besar perlu pengurus dan direksi, sehingga ditunjuk Arif Suharno. 

Secara hukum karena direksi Bumdes ditunjuk kades yang memang diatur dalam Perdes 3 tahun 2008 yang menjadi dasar penunjukan itu, maka adalah hak kades menetapkan direksi Bumdes Berjo itu. Dan lagi dalam SK pengangkatan dikatakan direksi bersifat sementara sambil menunggu perubahan Perdes. 

Pihaknya belum berani mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan BUM Desa versi hasil Musdes. Dia tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK tersebut karena hanya sebagai Plt Kades. 

"Sampai akhirnya sekarang saya digugat di Pengadilan Negeri oleh warga," katanya. 

Pihak DPRD mengabulkan permohonan Publik Jearing itu untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso (Foto: iNewskaranganyar.id/Bramantyo)

Dalam publik hearing yang berlangsung dua jam lebih itu, Pemkab Karanganyar akan mengeluarkan diskresi untuk menyelesaikan polemik tersebut.  Kepala Inspektorat Daerah Karanganyar Zulfikar Hadid mengatakan Diskresi itu diambil  terkait pemberian kewenangan Plt Kepala Desa (Kades) Berjo untuk memberhentikan dan mengangkat kepengurusan BUM Desa setempat.

Seharusnya, ungkao Zulfikar Hadid, kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengangkatan dan kepengurusan BUMDes ada di Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Namun saat ini Kades Berjo Suyatno sedang menjalani proses hukum, dan ditunjuk sekretaris sebagai Plt Kades. 

"Kita akan ajukan diskresi agar Plt Kades ini punya kewenangan penuh untuk bisa mengesahkan Perdes atau melantik Bumdes hasil musdes. Saat ini (diskresi) sedang proses konsultasi ke pusat,"terangnya.

Sedangkan dalam audensi sesi kedua, pihak DPRD menghadirkan puluhan ketua RT/RW. Mereka didampingi tim kuasa hukum warga Berjo, Kusumo Putro. 

Ketua BPD Berjo yang diwakili Sekretaris BPD, Kristanto mengatakan pengangkatan kepengurusan BUM Desa yang kini menjabat sepenuhnya ditunjuk oleh Kades Suyatno, kini ditahan atas kasus korupsi BUM Desa. Pengangkatan tersebut merujuk pada Perdes Berjo Nomor 3 Tahun 2008. 

"Pengangkatan (pengurus BUM Desa) sifatnya sementara. Dasarnya masih Perdes 3/2008. Jabatan akan berakhir jika Perdes direvisi. Tapi sampai ditahan (Kades Suyatno) , perdes belum direvisi," kata dia. 

Pengacara Kondang asal Solo Kusumo Putro yang mendampingi warga Berjo mengaku puas dengan hasil Hearing dan tinggal menunggu realisasi dari dinas (Foto: iNewskaranganyar.id/Bramantyo)

Dalam pengangkatan pengurus BUM Desa dilakukan tanpa mekanisme musyawarah desa (Musdes). Kemudian BPD menggelar Musdes pada 24 Februari lalu atas desakan pengurus RT/RW yang mempertanyakan pengelolaan keuangan BUM Desa Berjo. 

Musdes tersebut salah satunya juga menghasilkan keputusan untuk memberhentikan pengurus BUM Desa dan menunjuk Sularno sebagai ketua BUM Desa Berjo.  Namun pengurus BUM Desa versi hasil Musdes tersebut belum ditetapkan. 

Hingga akhirnya digelar Musdes kedua pada 10 Maret lalu. Musdes ini menghasilkan keputusan untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban (LPj) pengurus BUM Desa Berjo periode Mei sampai Desember 2022.

Setelah mendengarkan berbagai penjelasan, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan jika kepengurusan BUM Desa Berjo saat ini cacat hukum. Pengurus BUM Desa yang ditunjuk Kades Suyatno bertentangan dengan PP Nomor 11 tahun 2021. Sehingga pihaknya memberi catatan agar Pemdes Berjo segera menyusun Perdes baru dengan dasar PP 11 Tahun 2021.

"Kami mendorong percepatan Perdes BUM Desa baru menyesuaikan regulasi. Tinggal keberanian Plt Kades Berjo," katanya. 

Menanggapi hasil dengar pendapat tersebut, Kuasa Hukum Warga Berjo BRM Kusumo Putro mengaku puas. Saat ini tinggal menunggu realisasi dari dinas terkait. 

"Kami mendorong kepada Plt Kades Berjo agar segera mengesahkan atau melantik kepengurusan BUMDes hasil Musdes pada 24 Februari 2023 dan memberikan SK agar permasalahan ini segera selesai," lanjut pengacara muda kondang asal Solo ini. 

Sementara itu koordinator perwakilan warga Berjo, Agil Sugiman menambahkan hasil hearing dengan wakil rakyat ini membuahkan hasil yang baik dan mengarah pada keberhasilan. 

"Karena harapan dari kami (warga) adalah mengadu kepada wakil rakyat dan langsung ada tanggapan dan ditindaklanjuti," terangnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pengawas BUMDes Berjo, Agung Sutrisno meminta pada tim kuasa hukum yang mengatasnamakan warga, sebaiknya fokus kepada proses hukum berupa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar.

Ia mengatakan tim kuasa hukum tidak perlu menggiring opini di media sosial, serta ikut melakukan aksi demonstrasi ke kantor bupati beberapa waktu lalu.

"Fokus saja kepada proses hukum. Tidak perlu ikut demo. Kalau mau menggelar aksi demonstrasi, biarkan masyarakat yang melakukannya. Kami tidak takut. Kita ketemu di pengadilan,"tegasnya.***
 

Editor : Ditya Arnanta