Reses DPR, Warga Karanganyar Curhat Soal Melambungnya Harga Pupuk

KARANGANYAR, iNews.id - Mayoritas warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk yang hargannya semakin mahal kepada anggota DPR RI. Hal ini disampaikan dalam masa reses anggota DPR di Kabupaten Karanganyar.

"Persoalan pupuk selama bertahun-tahun masih sama. Subsidi pupuk sepertinya tidak tepat sehingga harga pupuk di pasaran mahal,"papar salah satu warga dalam kegiatan reses anggota DPR RI dari Partai PDIP, Ir Dolfie OFP, Sabtu (16/7/2022). Acara reses tersebut di gelar kantor DPC PDIP Karanganyar.

Ia berharap kalangan DPR bisa memperjuangkan aspirasi warga mengenai dampak kenaikan harga pupuk agar persoalan ini tidak selalu timbul tiap tahun terutama pada musim tanam.

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri olfie OFP mengatakan, aspirasi dari warga ini akan ditindaklanjuti para anggota dewan. 

"Kita tampung semua aspirasi warga dan akan ditindaklanjuti," ujar dia, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Dolfie menambahkan persoalan kelangkaan pupuk bisa terbantu dengan penggunaan pupuk organik yang dibuat mandiri oleh petani.

Pihaknya memiliki tim yang biasa melakukan pelatihan untuk membuat pupuk organik.  Bagi kelompok tani yang ingin belajar membuat pupuk organik akan difasilitasi. 

"Nanti kalau ada kelompok tani yang perlu pelatihan akan kami fasilitasi untuk membuat pupuk organik," imbuhnya.

Dalam masa reses itupun Dolfie OFP memberikan bantuan perbaikan ruas jalan di empat ke empat kecamatan di Karanganyar yang berasal dari CSR Bank Indonesia.

Empat kecamatan di Karanganyar yang mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur itu adalah Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo dan Jumantono.

Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo yang mendampingi sangat mengapresiasi anggota DPR RI yang terjun langsung menyerap aspirasi dari para konstituante.

"Semoga beberapa masalah terkait infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak, dan juga beberapa persoalan penting di masyarakat bisa terselesaikan,"ujarnya.

Diakui oleh Bagus Selo, akibat pandemi dua tahun ini, serta adanya kebijakan refocusing dana untuk covid berimbas di semua sektor termasuk APBD.

"Tahun lalu 2020 hanya terlaksana 10 persen dari APBD dan tahun ini sampai semester ini baru 8 persen. Jadi memang perlu uluran dari provinsi maupun pusat," imbuhnya. 

Editor : Ditya Arnanta