SOLO, iNewskaranganyar.id— Pasang surut pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tema hangat dalam diskusi publik yang digelar di Rumah Makan Omah Sinten, Jumat (11/7/2025).
Dua narasumber utama, Prof. Dr. Adi Sulistiyono dari UNS dan Alif Basuki, aktivis anti korupsi sekaligus mantan Direktur Pattiro Surakarta, menyoroti peran KPK yang terus melemah dan bangkitnya Kejaksaan Agung sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.
Prof. Adi menyebut KPK pernah mengalami masa kejayaan di era Presiden SBY dengan capaian spektakuler dalam penindakan.
Sehingga mendapat kepercayaan masyarakat tertinggi diantara penegakan hükum yang lain. Pada awal terbentuk hingga awal tahun 2020-an, KPK membuktikan berhasil menangani 1.479 tersangka. Sebanyak 319 diantaranya anggota DPR, DPRD, 163 wali kota dan bupati maupun wakilnya, 35 kepala lembaga atau kementerian, 29 hakim, 11 jaksa, 23 gubernur, 8 komisioner, 16 pengacara, 8 korporasi, 4 polisi dan 4 duta besar.
Namun, semuanya berubah sejak revisi UU KPK pada 2019 era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“KPK kini hanya dipakai untuk kepentingan penguasa. Dewan pengawasnya sudah tidak berfungsi, dan peran pemberantasannya melemah drastis,” ujarnya tegas.
Ia membandingkan dengan Kejaksaan Agung yang justru unjuk gigi di era Presiden Prabowo. Prof. Adi memuji langkah tegas Kejagung dalam mengungkap kasus besar, seperti dugaan korupsi di Pertamina, penangkapan Iwan Lukminto dari Sritex, hingga penetapan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus mafia gas.
Sementara itu, Alif Basuki menyoroti akar panjang praktik korupsi di Indonesia yang sudah ada sejak masa kerajaan. Meski reformasi telah lama bergulir, korupsi masih menjadi masalah utama yang merugikan negara dan memperparah ketimpangan sosial.
“Perjalanan pemberantasan korupsi memang penuh dinamika. Tapi saat ini, Kejaksaan Agung lebih progresif dibanding KPK. Lihat saja kasus timah, proyek laptop Rp 9,9 triliun, dan tata kelola minyak, semua ditangani Kejagung,” ujar Alif.
Diskusi publik ini dipandu oleh Gus Anas Syahirul, Ketua PWI Surakarta, yang mengarahkan jalannya forum dengan dinamis dan tajam. Acara ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap melemahnya institusi yang dahulu menjadi harapan utama pemberantasan korupsi.
Editor : Lituhayu
Artikel Terkait
