Dikatakan Antoni, pada bulan Desember 2023, dari hasil pemantauan Bawaslu terdakwa diketahui bekerja sebagai guru SD 01 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso dengan status Bawaslu, lanjut Antoni memberikan saran perbaikan dan ditindaklanjuti KPU dan menyatakan pencalegan terdakwa tidak memenuhi syarat (TMS).
Setelah dinyatakan TMS, ujar Antoni, Bawaslu kembali melakukan pengawasan dan menemukan nama terdakwa masih tercantum ke dalam tim pelaksana kampanye Partai Golkar.
"Terdakwa dengan sengaja menyembunyikan identitas asli dengan tidak sebenarnya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 494 Jo 280 ayat 3 UU Pemilu 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,"tegasnya.
Menanggapi surat dakwaan JPU tersebut, tim penasehat hukum terdakwa langsung mengajukan eksepsi.
Koordinator Tim penasehat hukum terdakwa Ari Santoso mengatakan, surat dakwaan JPU tidak lengkap. Menurut Ari, dalam dakwaannya JPU tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa.
"JPU hanya menguraikan perbuatan terdakwa sebagai Caleg. Kami menilai surat dakwaan JPU tidak lengkap karena tidak memenuhi persyaratan materil,"jelasnya.
Ditegaskannya, karena tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwqan JPU batal demi hukum.
Kami meminta kepada majelis hukum mengeluarkan putusan sela dan
menyatakan surat dakwaan batal demi hukum,"tegasnya.
Majelis hakim menskor sidang untuk memberikan kesempatan JPU menanggapi eksepsi terdakwa melalui tim kuasa hukumnya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
