Dijelaskannya, penetapan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Plt Kades Berjo dilakukan sesuai aturan untuk menggantikan sementara pejabat yang bersangkutan karena terkena kasus hukum.
Pejabat tersebut saat ini tengah mengajukan banding atas putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas kasus korupsi dana BUM Desa Berjo.
"Tak perlu menunggu kades definitif. Nanti malah tidak selesai-selesai kalau nunggu definitif,"terangnya.
Juli meminta agar Plt Kades Berjo mundur dari Jabatannya bila tak berani merampungkan Perdes Berjo. Karena dengan adannya Perdes ini bisa menjadi acuan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam pengelolaan BUM Desa, kedepannya.
"Di regulasi boleh. Dan plt ini nanti didampingi pemerintah. Kalau sendirian saya yakin belum cukup memiliki kompetensi, kapasitas dengan masalah yang dihadapi. Maka tugas kami membantu," paparnya.
Sementara itu kuasa hukum perwakilan warga Berjo, Kusumo Putra sangat mengapresiasi ketegasan yang dilakukan Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan di desa Berjo.
Bahkan secara terang-terangan Kusumo memuji Bupati Juliyatmono yang turun tangan langsung menangani polemik BUM Desa Berjo. Tak hanya sekedar turun tangan, dhadapan warga, ungkap Kusumo, Bupati akan melakukan percepatan penyelesaian dimulai dengan penyusunan Perdes Berjo.
"Salah satunya meminta kepada dinas terkait dalam minggu ini segera menyelesaikan penyusunan Perdes Berjo tahun 2023 sebagai pengganti Perdes tahun 2008. Termasuk berjanji menyelesaikan masalah BUMDes Berjo dan harapannya tidak sampai satu bulan permasalahan bisa clear,"terangnya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
