Tertarik Jadi Pengawas Pemilu? Segera Daftar, Bawaslu Karanganyar Buka Pendaftaran Ditingkat Desa

Bramantyo
Bawaslu Karanganyar membuka lowongan pengawas pemilu di tingkat desa (Foto: Ist)

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar melalui Panwaslu Kecamatan membuka pendaftaran Panwaslu tingkat kelurahan/desa yang akan mengawasi pemilu 2024. Pengumuman pendaftaran dimulai pada 9 - 13 Januari 2023.

Sementara pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berlangsung selama enam hari yakni mulai 14 hingga 19 Januari 2023. 

"Siapapun yang memenuhi syarat bisa  mendaftarkan diri ke Kantor Panwaslu Kecamatan Setempat. Surat lamaran disampaikan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan," jelas Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Sudarsono, Rabu (11/1/2023). 

Beriringan dengan tahap pendaftaran, juga ada tahapan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon yakni pada 14 hingga 19 Januari 2023. 

Untuk menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia

2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun

3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil

5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu

6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat

7) Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon

10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih

11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

12) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan

13) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih

14) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

15) Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.***

Editor : Ditya Arnanta

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network