KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Bukan Juliyatmono namannya kalau tak mampu menghidupkan suasana.
Seperti saat menjadi instruktur upacara di Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke 77 yang digelar di alun-alun depan Kantor Bupati Karanganyar.
Dimana, mantan guru Agama yang kini jadi orang nomer satu di Kabupaten Karanganyar ini mendadak berbicara masalah politik. Terutama pemilihan legislatif (Pileg). Awalnya, Bupati Juliyatmono meminta maaf bila dirinya menggunakan kaca mata hitam saat memimpin upacara HUT PGRI.
"Sebelumnya saya minta maaf kalau saya pakai kacamata di upacara ini. Soalnya, dini hari, jam 2 pagi saya melihat tim kesayangan saya berlaga di Piala Dunia sampai menjelang subuh. Kalau tidak pakai kacamata, saya bisa jatuh. Ini saja badan saya sudah gemetar,"ungkap Juliyatmono didepan para guru, Jumat (25/11/2022).
Usai menceritakan mengapa dirinya memakai kacamata karena tak tidur melihat tim kesayangan Brazil berlaga di piala dunia hingga subuh, Juliyatmono ini pun tiba-tiba membahas urusan politik.
Meski tak menyebut nama, Juliyatmono meminta semua guru yang hadir agar memilih calon legislatif DPR RI dari putra daerah.
Gaya kacamata Bupati Juliyatmono dihadapan para guru (Foto: iNewskaranganyar.id/Bramantyo)
Seperti diketahui, dalam pileg nanti, Juliyatmono yang juga Sekretaris Jenderal DPD I Golkar Jawa Tengah mendeklarasikan diri maju dalam pencalonan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Karanganyar, Sragen dan Wonogiri pada pemilu 2024.
"Jangan lupa memilih orang Karanganyar saat pemilu legislatif DPR RI nanti. Wonge wis jelas toh sopo sing dipilih,” ucap Juliyatmono disambut tawa dan tepuk tangan peserta upacara yang mayoritas guru.
Jalannya upacara itu pun menjadi hidup. Paham bila suasana upacara menjadi hidup dan para guru yang semula terlihat masih kurang bergairah, Juliyatmono inipun mendorong guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau non ASN mendaftar badan adhoc pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Selain honor menjadi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, bisa menambah biaya kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, masih banyak desa yang minim pelamar Badan Adhoc tersebut.
Sehingga guru sebagai tokoh pendidikan diharapkan bisa berkontribusi dalam kepesertaan badan adhoc tersebut.
“Pemilu lalu banyak anggota PPK dan PPS mayoritas guru. Lagian minimal usia 17 tahun dan tidak ada batas maksimal," katanya.
Dari informasi, anggota PPK akan dilantik pada 4 Januari 2023. Mereka efektif bekerja selama 15 bulan sampai usai pemilu 2024.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
