Wawali Tangsel Perintahkan Evaluasi Oknum ASN di Kelurahan Bhakti Jaya Akibat Pungli 

TANGSEL iNewskaranganyar.id- Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah jadi sorotan. Pasalnya, salah satu pegawai kelurahan setempat melakukan pungutan liar (pungli).

Informasi yang didapat, pungli itu senilai Rp15 juta yang dilakukan oleh seorang oknum ASN di Kelurahan Bakti Jaya, berinisial MD. Pungli itu pun terjadi ketika ada seseorang warga mengurus surat tanah.

Baca Juga

Pilot Kirim Pesan Mayday Sebelum Pesawat Cessna Jatuh di BSD Tangerang

Oknum yang terlibat dalam pungli ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bakti Jaya yang berinisial MD. Korban dari tindakan ini, DH (48), telah memberikan bukti berupa transfer sejumlah Rp10 juta, sementara sisanya sebesar Rp 5 juta diberikan secara tunai kepada MD.

Korban mengungkapkan bahwa pungutan ini dipungut sebagai syarat untuk mengurus Pemetaan Bidang Tanah (PBT) atas lahan seluas 86 meter miliknya. 

Namun, hingga saat ini, korban tidak mendapatkan kejelasan atas hasil pengukuran yang seharusnya sudah dilakukan sejak Maret 2023.

Baca Juga

Pabrik Sinte Dekat Rumdin Tangsel Digerebek Polisi: Tersangka dan 24 Kilo Barang Bukti Diamankan

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ikhsan, segera mengambil tindakan dengan meminta penjelasan langsung dari Lurah Bakti Jaya, Fiqri Yanuardi. 

Selain itu, Pilar juga menyerukan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran kelurahan.

"Kan yang penting pimpinannya dulu di situ, dia harus evaluasi. Lurah harus mengevaluasi, staf, siapapun gitu ya, janganlah kayak begitu," terang Pilar Saga Ichsan.

Baca Juga

MUI Tangsel Minta Tempat Hiburan Malam di Tangsel Ditutup Saat Ramadhan

Menurut Pilar, pimpinan kelurahan harus bertanggung jawab dan melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya, serta memastikan agar tidak ada lagi praktik pungutan liar di lingkungan tersebut.

Namun, dalam klarifikasi yang diberikan oleh Lurah, disebutkan bahwa kasus tersebut hanyalah kesalahpahaman antara MD dengan korban. Pengurusan PBT sebenarnya merupakan ranah Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan tugas kelurahan.

"Jadi lurah menyampaikan ke saya, itu ada kesalahpahaman antara yang ngurus itu dengan kelurahan. Sebenarnya yang bersangkutan udah mengakui bahwa bukan seperti itu, tapi yang kemarin diberitakan kan bahwa ada pungli sekian juta rupiah," katanya.

Baca Juga

Hari Tenang: Benyamin Davnie Intruksikan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Tangsel

Meskipun pihak kelurahan saat ini membantah adanya praktik pungli, Pilar tetap akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Jika terbukti, MD akan menerima sanksi berupa pemecatan dari jabatannya.

"Saya langsung confirm, kalau misalkan memang ada ya itu harus diberhentikan. Tapi ternyata memang setelah kelurahan melakukan sidak, klarifikasi, dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa itu salah informasi, disinformasi. Proses itu (PBT) memang di BPN," ujarnya.

Meskipun demikian, Pilar menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus ini untuk memastikan kebenaran dan keadilan terwujud di lingkungan pemerintahan Tangsel.

Baca Juga

Pemkot Tangsel Siap Berikan Bantuan Dana Ekstra untuk Parpol di Pemilu 2024

Kabarnya, ke dua belah pihak antara korban dan MD oknum ASN Kelurahan Bhakti Jaya telah melakukan mediasi. Pertemuan singkat itu disebut-sebut bahwa MD telah mengembalikan uang kepada korban.***

Editor : Ditya Arnanta