Fraksi PDIP Minta Gibran Mundur dari Posisi Wali Kota

SOLO, iNewskaranganyar.id - Sering cuti untuk melaksanakan kampanye, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surakarta meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatamnya sebagai Wali Kota Solo. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan YF. Sukasno mengatakan dengan seringnya Wali Kota Gibran tidak masuk kerja, DPRD perlu mengambil sikap  

Baca Juga

Tak Hanya Tindak Pelanggaran Lalin, Operasi Zebra Juga Bantu Amankan Pelantikan Presiden Terpilih

"Jadi karena seringnya cuti untuk kampanye. Bahkan yang terakhir selama dua minggu berturut-turut 3 hari ambil cuti. Sehingga menyebabkan jalannya pemerintahan terhambat. Seperti mandeknya penyusunan Perwali hingga penyerapan APBD. Pastinya menyebabkan pelayanan pada masyarakat luas terganggu," beber Kasno, Selasa (16/1/2024). 

Akibat banyaknya pekerjaan wali kota Solo yang tertunda mengakibatkan pengelolaan APBD 2023 tidak maksimal. 

"Pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercapai lagi. Padahal pada APBD perubahan 2023 target PAD minta diturunkan dan sudah turun. Tapi akhirnya juga tidak tercapai," tandas Kasno. 

Baca Juga

Resmi, Gibran Ajukan Surat Pengunduran Diri Sebagai Walikota Solo Kepada DPRD Solo 

Kasno menambahkan juga terjadi hambatan peraturan daerah (perda) yang telah ditandatangani antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD. Perda tersebut harus dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Tapi banyak Perda yang sampai saat ini Perwali nya belum dibuat. Sehingga Perda tersebut tidak bisa dilaksakan. Contoh Perda Ketenagakerjaan, Perda TKDPK. Perda itu sangat penting tapi Perwali nya saat ini belum ada. Padahal diharapkan Perda tersebut Perwali nya pada 2023. Bahkaj sampai disusul lagi Perda tentang peraturan ASN yang baru, tetap Perda sebelumnya belum jadi Perwali," ungkap Kasno. 

Dengan kondisi yang tengah berjalan ini, Kasno melihat DPRD sebagai lembaga legislatif perlu mengambil sikap.

Baca Juga

Imbas Demo Ormas, Mobil Dinas Wali Kota Solo Ditinggal di Lobi Utama Solo Paragon Mall

"Sebaiknya mas wali mundur saja, biar bisa konsentrasi (cawapres). Biar Pemerintah Kota juga bisa melakukan pelayanan secara maksimal, mas wali juga bisa fokus," kata Kasno.

Politisi senior PDIP ini menyampaikan dasar pengambilan sikap tersebut demi kepentingan pelayanan pada masyarakat agar lebih maksimal. 

"Lihat saja di laporan ULAS banyak warga yang mengeluh. Ada yang soal perizinan, dan lainnya," tutupnya.***

Editor : Ditya Arnanta