Hal senada diungkapkan Badrus Zaman, Advokat dari Peradi Jawa Tengah, yang menyebut penolakan Polri terhadap arahan jaksa dalam kasus ini sebagai langkah tidak lazim dan berbahaya.
Menurutnya, koordinasi aktif antara penyidik dan jaksa menjadi kunci dalam mengungkap perkara besar seperti Pagar Laut.
“Petunjuk jaksa bukan sekadar formalitas. Itu jalan untuk menggali kebenaran hukum. Kalau diterapkan, mungkin kasus ini tak berhenti di kepala desa saja,” tegas Badrus.
Ia juga mendesak agar polisi memeriksa lebih lanjut pihak-pihak yang menerbitkan ratusan SHM di kawasan Pagar Laut. Badrus percaya bahwa dengan menindaklanjuti arahan Kejaksaan, akan muncul tersangka-tersangka baru yang sebelumnya luput dari perhatian.
Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum administratif, tapi juga tentang transparansi dan keberanian aparat hukum dalam menghadirkan keadilan yang menyeluruh. Jika dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Tanah Air.***
Editor : Ditya Arnanta
