Penerapan pemotongan 50 persen secara merata dinilai kurang efektif dan berpotensi mengganggu program-program penting.
Ia mencontohkan bagaimana daerah lain seperti Kebumen dan Cilacap menerapkan pendekatan yang lebih terukur dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing dalam kebijakan efisiensi anggaran mereka.
Secara spesifik, Bagus Selo menyoroti potensi dampak negatif pemangkasan anggaran terhadap program bimbingan teknis (bintek) bagi anggota DPRD.
Penghapusan anggaran bintek dengan alasan dikategorikan sebagai perjalanan dinas, menurutnya, akan secara signifikan melemahkan fungsi legislatif.
"Fungsi legislatif dalam pengawasan dan penganggaran sangat bergantung pada kualitas bintek yang membahas berbagai aspek program dan mekanisme penganggaran. Jika anggaran ini dihilangkan, fondasi pengetahuan Dewan akan rapuh, dan kemampuan DPRD dalam menjalankan tugasnya akan tergerus," tandas Bagus Selo.
Oleh karena itu, DPRD Karanganyar dengan sungguh-sungguh mengimbau Pemkab untuk melakukan perhitungan pemangkasan anggaran secara seksama dan hati-hati.
Tujuan utamanya adalah agar target efisiensi anggaran tetap tercapai tanpa harus mengorbankan kinerja dan fungsi DPRD sesuai dengan harapan masyarakat.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
