SOLO, iNewskaranganyar.id - Puluhan aktivis dan tokoh pro demokrasi lintas generasi yang tergabung dalam Solo Melawan Politik Amoral (Sempal) memberikan respon terhadap perkembangan situasi politik menjelang Pemilu 2024.
Mereka menyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih pasangan Capres dan Cawapres 2024 yang berpolitik dinasti dan pelanggar HAM berat.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Rahadi selaku Koordinator Sempal, menyebut bahwa selama beberapa bulan terakhir masyarakat telah disuguhi akrobat politik oleh Presiden Jokowi.
Sempal menganggap Jokowi abai terhadap moral dan etika politik karena melakukan berbagai cara demi menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai penerus kekuasaannya.
Puncaknya, adalah mengganti aturan Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi hingga Gibran bisa lolos sebagai cawapres.
"Artinya, dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat kita disuguhi tindakan tanpa moral dan etika dalam kehidupan politik yang secara terselubung mengarah pada kejahatan dengan mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Kita ketahui bersama, Negara Indonesia berbentuk Republik, dan telah meninggalkan Negara Kerajaan sejak 1945. Namun, demi kepentingan keluarga dan kelompok tertentu, hukum diubah seenaknya sesuai kehendak pribadi dalam upaya melanggengkan kekuasaan pada keluarganya menjadi penerus kekuasaan sebagai Politik Dinasti," papar Rahadi di Wedangan Padmosusastro, Kota Solo, Kamis (18/2/2024) kemarin.
Sempal juga menyinggung soal janji Jokowi yang bakal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk penculikan aktivis pada tahun 1998.
Tetapi, masuknya Prabowo dalam jajaran Kabinet Jokowi pada periode kedua, memunculkan anggapan bahwa Jokowi juga melakukan impunitas atau pembiaran begitu saja pelaku pelanggaran HAM tanpa ada pembenahan oleh negara sertai institusi hukumnya.
"Sudah menjadi pemahaman bersama, bahkan diakui sendiri oleh Prabowo bahwa dia telah melakukan penculikan terhadap para aktivis pada tahun
1998. Bahkan, ada yang belum kembali sampai sekarang. Namun upaya hukum terhadap Prabowo mandeg hingga kini. Janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM nampaknya menjadi perkecualian bagi Prabowo,"kata Rahadi.
"Karena di periode kedua, Prabowo justru masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi. Lebih parahnya lagi, di akhir periode, Jokowi justru secara terang – terangan dalam tindakan politiknya memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya," imbuh Rahadi.
Ditegaskannya, masyarakat dengan standar moral dan etika yang jelas, harus berani menolak dan memberikan sanksi terhadap politik dinasti dan impunitas.
Karena, ketidak beranian rakyat untuk memberikan sanksi moral dan politik akan menjerumuskan negeri ini pada kubangan kerusakan moral dan etika yang parah.
Dengan tagline Menang Satu Putaran, Sempal menyebut rezim Jokowi menganggap rakyat adalah sekumpulan orang bodoh, patuh, tanpa moral dan etika yang bisa dibeli dengan politik uang.
Rezim Jokowi, bahkan disebut tidak menyisakan contoh dan harapan lebih baik kepada generasi selanjutnya.
"Untuk merespon situasi politik nasional yang makin rusak, maka Aktivis Pro - Demokrasi Lintas Generasi Solo menyerukan kepada masyarakat agar menarik garis demarkasi yang tegas antara kekuatan politik yang dijalankan dengan moral dan etika baik, dengan kekuatan politik yang dijalankan tanpa moral dan tanpa etika. Mengajak masyarakat untuk berani memberikan sanksi moral dengan tidak mencoblos pasangan capres dan cawapres No.urut 02 sebagai wujud dari politik amoral (Politik Dinasti
dan Capres Pelanggar HAM," paparnya.
"Mendorong Pilpres yang Jujur, adil, transparan dan beretika. Mendorong blok politik antara parpol dan relawan pendukung Capres – Cawapres 01 dan 03 untuk melawan kekuatan politik hitam yang amoral dan tidak beretika," pungkasnya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
