BPKH Diminta Optimalkan Dana Nilai Manfaat
Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati , menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan dana umat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji bisa lebih efektif dan efisien serta untuk kemaslahatan umat.
"BPKH bisa mengpotimalkan pengelolaan dana haji sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang besar lagi bagi jemaah sehingga jemaah dapat merasakan manfaatnya,” pesan My Esti.
"Kegiatan diseminasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji sehingga kita bisa jaga Bersama sama ini dana haji, dana haji dari umat Kembali ke umat," tambah My Esti.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil kemenag DIY, Aidi Johansah menyampaikan terima kasih kepada BPKH dan Komisi VIII DPR RI telah mengadakan sosialisasi ini serta memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari pusat terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan haji, sehingga menjadi paham dan jauh dari rumor dan hoaks.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Ibadah Haji pada 1444 H/ 2023 di Yogyakarta masa tunggunya yaitu hampir 33 tahun, jogja dan jawa tengah jadi 1 embarkasi di solo dan embarkasi solo ini terbanyak total ada 33 ribu jemaah, dan ada tambahan lagi jadi 35 ribu, dan tahun ini juga mayoritas lansia, untuk besaran BPIH dan Bipih jemaah haji reguler untuk yogyakarta pada tahun 1444 H/2023 M ini, besarannya BPIH atau biaya keseluruhannya yaitu rata rata sekitar 90 juta, dan untuk Bipih (biaya yang dibayarkan oleh jemaah) hanya sebesar rata rata 49 Juta.
“Nah sisanya, ialah di bayarkan melalui hasil optimalisasi pengelolaan keuangan haji yg dilakukan oleh BPKH,”ujar Johansah.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
