KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Bupati Juliyatmono akhirnya buka suara awal mula dirinya mengetahui bila hadiah rumah dari Negara pada Presiden Joko Widodo itu berada di Kabupaten Karanganyar, berawal dari pungutan perolehan hak atas tanah atau bangunan.
Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dari kepengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Wilayahnya iya di Colomadu. Yang beli negara. Ya tahunya dari BPHTB itu," jelas pria yang akrab di sapa Juli saat dicegat wartawan di GOR RM Said, Jumat (16/12/2022).
Menurut Juli, status tanah tersebut milik perseorangan. Proses jual beli telah selesai dilakukan pada tahun ini. Dimana BPHTB dari hasil pembelian tanah tersebut sudah masuk ke kas daerah. Dan sangat menguntungkan Pemkab Karanganyar.
Sayangnya, orang nomer satu di Pemkab Karanganyar itu menolak mengungkap berapa nilai BPHTB yang masuk ke kas Daerah.
"Lunas sesuai dengan nilai di transaksi yang diatur sesuai ketentuan yang ada, pokoknya nilainya ada lah,"ujarnya.
Diketahui sebelumnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat. Namun keberadaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
Keberadaan BPTHB dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh pribadi atau badan.
Tarif BPHTB ditetapkan mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
