KARANGANYAR, iNews.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menggelar aksi unjuk rasa damai menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Karanganyar.
Pantauan iNewskaranganyar.id, massa secara bergelombang melakukan aksi longmarch dari lapangan Sroyo menuju DPRD setempat sejak pukul 08.30 WIB.
Tanpa menunggu waktu, setibanya di gedung DPRD, massa yang menggunakan atribut pekerja ini langsung menggelar orasi sambil mengibarkan bendera federasi.
Berbagai spanduk bertuliskan Aksi Buruh Karanganyar Hidup Susah Di Negeri Yang Kaya, UMK Macet BBM Naik Aku Kudu Piye dan lainnya, BBm Naik Wong Cilik Tercekik, bantuan sosial umum (BSU) Koyo Mantanku Bikin Cemburu, mereka Kibarkan.
Kepolisian dari Polres Karanganyar pun tampak berjaga-jaga mengamankan aksi unjuk rasa. Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo dan Dandim 0727 Letkol INF Andri Army Yudha Ardhitama ini pun langsung berbaur dengan para buruh.
Bahkan Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo tak hanya sekedar berbaur, tanpa ada jarak, orang nomer satu di jajaran Polres Karanganyar inipun melayani permintaan foto dari para buruh. Namun AKBP Danang Kuswoyo ini pun joget bareng dengan para buruh.
Sementara itu dalam aksinya para buruh ini mengajukan tiga tuntutan pada Pemerintah Pusat melalui DPRD.
Tiga tuntutan itu diantaranya membatalkan kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah membatalkan omnibuslaw undang-undang (UU) Cipta Kerja dan tuntutan terakhir para buruh ini pun menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2023 di Karanganyar sebesar 30 persen.
"Kami menuntut pada pemerintah agar keputusan menaikkan harga BBM untuk dibatalkan. Kenaikan harga BBM imbasnya cukup besar pada kami parah butuh,"teriak Sekertaris Dwi Haryadi perwakilan dari DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar.
Dwi membeberkan dampak dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dimana harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Dengan pendapatan buruh yang sangat kecil, jelas kenaikan BBM sangat memberatkan para buruh.
Menurut Dwi, subsidi atau bantuan dari pemerintah, lanjutnya, hanya bersifat stimulan saja dan pemberiannya sekali saja itu tak berarti apa-apa dalam kehidupan sehari-hari para buruh.
Belum lagi UU Cipta Kerja yang dibuat oleh Pemerintah menambah kesulitan para buruh. Sehingga tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja inipun mereka suarakan dalam aksi demo.
"Kembalikan penentuan UMK sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Libatkan kami, pengusaha untuk menentukan UMK,"teriak Dwi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bagus Selo didampingi dua pimpinan lainnya, Anung Marwoko dan Tony Hatmoko menegaskan akan menyampaikan aspirasi yang dibawa para buruh kepada pusat untuk menjadi bahan pertimbangan.
"Kami bersama buruh akan kami sampaikan ke pusat sebagai bahan pertimbangan," ujarnya saat menemui puluhan masa aksi di depan kantor DPRD Karanganyar. ***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
