Satpol PP Bongkar Spanduk Ganjar dan PDIP Jelang Kedatangan Jokowi di Bali

GIANYAR, iNews.id - Sejumlah spanduk pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan wakil presiden Mahfud MD di Bali telah dicopot, pada hari Selasa (31/10/2023), menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pencopotan spanduk tersebut dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam pengamatan di lapangan, terlihat lebih dari empat petugas Satpol PP yang sedang melepas spanduk berisi gambar Ganjar dan Mahfud.

Baca Juga

TNI-Polri Sukses Amankan Kunker Presiden di Karanganyar, Kapolres Ucapkan Terima Kasih

Spanduk-spanduk ini awalnya terpasang di tepi jalan dengan menggunakan bambu, tetapi kemudian dicopot oleh Satpol PP. Selain spanduk, petugas juga turut mencopot bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hingga saat berita ini disusun, belum ada pihak yang dapat memberikan konfirmasi terkait pencopotan bendera dan spanduk tersebut. Akan tetapi, dugaan menyebutkan bahwa bendera dan spanduk itu baru dipasang pada malam sebelum kedatangan Jokowi.

Diperkirakan bahwa bendera tersebut dipasang dengan maksud untuk mengingatkan Jokowi bahwa keduanya adalah kader PDIP.

Baca Juga

Presiden Jokowi Groundbreaking Paralympic Training Center Senilai Rp409 Miliar di Karanganyar

Sebagai informasi tambahan, sesuai rencana, Presiden Jokowi akan mengunjungi Gianyar Bali dan melakukan kunjungan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukawati Pasar Bulan serta Balai Budaya Desa Batubulan. 

Selama kunjungannya, Presiden akan membagikan paket sembako kepada warga dari tujuh desa di Batubulan, yang berjumlah sekitar seribu orang.

Diperlukan perhatian bahwa aturan pelarangan pemasangan alat peraga partai politik diatur sedemikian rupa untuk tidak menghalangi jalur dan pandangan pengguna jalan.

Baca Juga

Kondisi Terkini Lokasi Rumah Hadiah Negara untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar

Selain itu, lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye mencakup gedung atau kantor milik pemerintah dan fasilitas umum, seperti gedung perkantoran, rumah dinas pejabat pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta perwakilan instansi vertikal.

Pelarangan juga berlaku di sekitar rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, tiang listrik dan telepon, perlengkapan lalu lintas, kawasan terminal, jembatan depan kantor sekretariat partai politik lain, serta pohon dan jalan lainnya.

Editor : Sazili Mustofa