KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau peredaran uang saat Pillkada serentak 2024. Terutama serangan fajar yang sangat berpotensi besar terjadi saat Pilkada.
Hal itu disampaikan Divisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah III, Maruli Tua Manurung kepada wartawan usai sosialisasi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah kepada wajib pajak di Pendopo RM Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (6/6/2024).
Ia mengatakan penyalahgunaan wewenang menjadi celah tindak pidana korupsi, terutama bagi calon incumbent.
KPK mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan Pilkada. Dia mengatakan ongkos politik yang mahal meningkatkan risiko tindak pidana korupsi.
Karena tingginya ongkos politik itulah akan menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi. Khususnya oleh calon incumbent tidak hanya duduk di legislatif maupun eksekutif.
"Tindakan manipulasi rawan terjadi baik saat pembahasan APBD 2025 atau tahun berjalan. Dengan melihat potensi penyelewengan itu, KPK sudah mewanti-wanti jauh hari. Bahkan KPK menerbitkan surat edaran terkait atensi penganggaran pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dan perubahan tahun anggaran 2024,"ujarnya.
Tujuannya, ungkap Maruli agar eksekutif dan legislatif agar menjauhi gratifikasi dan segala bentuk suap dalam perencanaan anggaran.
"Sekitar dua pekan lalu kita bergerak, startnya dari Kabupaten Bangkalan Jatim. Pekan depan kita rencanakan masuk ke Jateng. Nanti ada di Wonosobo, juga di Tegal, sampai nanti berhenti di Semarang. Tujuannya, menggerakkan keterlibatan masyarakat untuk pengawasan serta mengkampanyekan tagline bus anti korupsi KPK, "Hajar serangan fajar"," katanya.
KPK mengapresiasi kinerja Pemkab Karanganyar dalam mencegah korupsi. Berdasarkan parameternya, poin Karanganyar naik dari 92 pada tahun 2022 menjadi 94 pada tahun 2023.
Meski poin Jateng menurun, namun Karanganyar poinnya meningkat. Hal ini menandakan upaya pemda serius dalam pencegahan korupsi. ***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
