KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Petugas pendata sosial curhat dihadapan anggota Komisi VIII DPR RI Paryono tentang kendala yang mereka hadapi dilapangan.
Di hadapan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini, para pengampu pilar-pilar sosial yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Organisasi Sukarelawan, petugas Mandiri kemiskinan (PMK) ini berkeluh kesah mulai dari honor hingga kisruh data warga miskin.
Salah satu penggiat sosial dari Jumapolo Suyatno mengeluhkan data warga miskin yang diterimanya tak pernah diupdate.
Padahal kebanyakan data warga miskin yang diterimanya ini sudah banyak berubah. Mulai dari pindah alamat hingga meninggal dunia.
Ada pula warga yang sudah mengalami graduasi dari miskin ke kaya. Dan ada pula yang tadinya kaya jatuh miskin.
"Di lapangan data yang kami pegang kadang tak sama. Kami juga bingung kenapa seperti itu,"jelas Suyatno saat tatap muka dengan anggota DPR RI Paryono di Cafe New Normal, Karanganyar, Selasa (27/12/2022).
Selain curhat semrawutnya data dilapangan, mereka pun mempertanyakan nasib petugas mandiri kemiskinan (PMK) di tingkat desa.
Pasalnya, terkadang, mereka menyampaikan hak warga miskin, namun terkadang mereka bekerja tanpa menerima honor dari pemerintah.
"Nasib PMK diperhatikan. Terkadang kami dalam bertugas tak menerima honor sepeser pun," Pintanya yang juga menjadi pelaku PMK.
Kondisi sama juga disampaikan petugas pencatat data lainnya dari Tawangmangu, Tri Purwanto.
Tri Purwanto menyampaikan bila dirinya sering dikomplain desa terkait kisruh data kemiskinan. Dia berharap data warga miskin bisa dibenahi sehingga terupdate setiap saat.
"Kami banyak terima komplain desa-desa. Ada data warga yang sudah meninggal dunia dan diajukan dicoret masih tetap muncul lagi," katanya.
Mendengar curhat para pengampu pilar-pilar sosial Anggota DPR RI dari Komisi VIII, Paryono mengakui ada beragam kendala di lapangan.
Mulai dari update data, kemudian graduasi dari miskin ke kaya hingga minimnya honor bagi petugas pendata.
"Terkait update data, dinamika data terus berjalan, tidak akan mungkin berhenti. Kita gali, aspirasi dan keluhan dari mereka apa yang menjadi kendala di lapangan," ucap Paryono.
Terkait masalah data, terjadi hampir disemua daerah termasuk di Papua. Untuk mengdate data dari bawah yang ditentukan oleh desa melalui Satgaskin.
"Permasalahan tetap yakni update data, kedua tentang graduasi, dua permasalahan itu yg sering ditemukan di lapangan. Masukan tersebut akan dibawa dalam rapat rapat kerja komisi VIII," papar Paryono.
Ada masukan terkait data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana yang diusulkan ternyata saat turun tidak sama (berubah).
"Itu masukan bagus dan akan kita sampaikan kepada kememsos saat rapat dengar pendapat," lanjutnya.
Terkait permakanan, pemerintah memasang anggaran Rp1,3 triliun di Kemensos.
Awalnya program awal terkonsep dengan baik seperti pemberian makanan pokok ke lansia usia 65 tahun. Namun akibat pandemi Covid-19, sasarannya bergeser ke lansia usia 75 tahun.
"Setelah lepas dari pandemi, kita upayakan sasarannya lebih muda," katanya.
Ia tak memungkiri petugas sosial memiliki masalah kompleks terutama di lapangan. Tak semua sasaran penerima bantuan di lokasi yang mudah dijangkau.
"Klaster-klaster daerah akan memudahkan pendampingan bagi petugas penyalur. Seperti di Jawa. Ada Jawa kota dan non kota," katanya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
