SOLO,iNewskaranganyar.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan haji terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022.
Dalam acara yang dihadiri Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Harry Alexander serta Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Endang Maria Astuti.
Kepala Vadan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji, BPKH selalu berpegang pada asas yaitu prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan hal tersebut, BPKH telah secara beruntun selama 4 tahun Laporan Keuangan-nya mendapat predikat tertinggi yakni: Wajar Tanpa Pengecualian.
“Dengan transformasi Digital yang dilakukan, upaya BPKH menjadi lembaga yang prudent juga semakin nyata, dimana Jemaah tunggu dapat melihat saldo setorannya pada website dengan alamat https://va.bpkh.go.id. Pembagian nilai manfaat ke rekening virtual jemaah tunggu tersebut akan diperhitungkan dalam pembayaran setoran lunas jemaah pada saat akan berangkat haji,"papar Kepala BPKH Fadlul Imansyah, dalam rilis yang diterima iNewskaranganyar.id, Senin (21/11/2022).
Dana pengelolaan Ibadah Haji Bertambah (iNewskaranganyar.id/Dok pro)
Empat tahun terakhir, ungkap Fadlul dana haji yang dikelola BPKH telah bertumbuh dari sekitar Rp112 triliun pada tahun 2018 hingga mencapai lebih dari Rp160 triliun pada September 2022.
Pendapatan nilai manfaat pun mengalami eskalasi hampir dua kali lipat dari sebesar Rp5,7 tiliun pada tahun 2018 menjadi Rp10,5 triliun pada tahun 2021.
Hingga saat ini daftar tunggu haji sudah mencapai lebih 5,3 juta jemaah dengan rincian sebesar 5,2 juta jemaah tunggu haji reguler dan sekitar 112 ribu jemaah tunggu haji khusus. Kepada jemaah haji tunggu tersebut, setiap tahun dibagikan sebagian nilai manfaat yang diperoleh pada tahun berjalan.
Pada pemberangkatan haji tahun 2022, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar oleh jemaah rata-rata sebesar Rp39,9 juta, naik dari tahun 2019 rata-rata sebesar Rp35,2 juta.
Namun kenaikan tersebut tidak dibebankan kepada jemaah melainkan dibebankan kepada hasil investasi yang ditampaung dalam Virtual Account BPKH. Sedangkan subsidi per jemaah sebesar Rp59 juta juga diambilkan dari nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal jemaah.
Berdasarkan angka itu, biaya riil haji untuk setiap jemaah tahun 2022 berkisar Rp99 juta.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Harry Alexander menyebutkan bahwa sudah menjadi mandat BPKH untuk menginvestasikan dana haji calon jemaah secara syariah dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.
"Di tahun 2023 - 2025 mendatang, BPKH memproyeksikan alokasi nilai manfaat akan meningkat secara proporsional, mengacu pada perkembangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," jelas Harry.
Sedangkan anggota komisi VIII dapil Jateng, Endang Maria Astuti mengharapkan kinerja BPKH akan terus meningkat, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota komisi VIII dapil Jateng, Endang Maria Astuti.
"Lewat sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih paham mengenai tanggung jawab dan tupoksi BPKH. Selain itu, BPKH juga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan untuk pelaksanaa ibadah haji yang khusyuk dan mabrur," tutupnya.***
Editor : Ditya Arnanta
Artikel Terkait
