Konflik PWI Ganggu Dunia Pers Nasional, Surakarta Diusulkan Jadi Titik Damai

SOLO, iNewskaranganyar. id - Konflik internal berkepanjangan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai telah menimbulkan dampak serius, baik secara nasional maupun di daerah. 

Menyikapi kondisi ini, sejumlah tokoh dan aktivis PWI dari kawasan Joglosemar (Jogja, Solo, dan Semarang) menyerukan pentingnya langkah rekonsiliasi demi menyelamatkan organisasi kewartawanan tertua dan terbesar di Indonesia.

Pertemuan informal sejumlah tokoh pers di Sekretariat PWI Surakarta, Kompleks Monumen Pers Nasional, Solo, menyepakati bahwa konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun ini perlu segera diakhiri.

Tokoh-tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Sihono HT dari Yogyakarta, Amir Machmud NS dari Semarang, Setiawan Hendra Kelana dari PWI Jateng, serta Anas Syahirul dari PWI Surakarta selaku tuan rumah.

Dampak Serius Konflik: Dari Turunnya Kepercayaan Mitra hingga Mandeknya UKW

Dalam pernyataan bersama, para aktivis menyampaikan bahwa konflik berkepanjangan ini telah menurunkan tingkat kepercayaan mitra kerja, membuat program unggulan seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandek, dan melemahkan proses kaderisasi wartawan.

“Banyak mitra yang memilih menunggu hingga konflik selesai. Ini menyebabkan kerugian besar, baik materiil maupun nonmateriil,” ujar salah satu aktivis.

Selain itu, ketidakmampuan PWI menyelenggarakan UKW karena tidak diakui oleh Dewan Pers turut menjadi hambatan besar. Puluhan calon anggota memilih beralih ke lembaga uji lain, menyebabkan potensi kehilangan ribuan anggota baru di seluruh provinsi.

Konflik Menyebar ke Daerah, Pemerintah Sudah Coba Turun Tangan

Konflik di tubuh PWI juga telah berdampak hingga ke tingkat daerah. Bahkan, dua kementerian—yakni Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)—telah mencoba memediasi kedua kubu.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria sempat mengusulkan Kongres Dipercepat pada 10 Desember 2024. Namun, rencana tersebut gagal terlaksana karena belum ada kesepakatan mengenai peserta kongres, akibat perpecahan kepengurusan di berbagai daerah.

HPN Terbelah, Wartawan Enggan Bergabung, Isu Pers Tak Terurus

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2025 bahkan dirayakan di dua lokasi berbeda, yakni Kalimantan Selatan dan Riau. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan anggota dan mitra PWI terkait logo resmi dan undangan yang harus diikuti.

Lebih jauh, konflik ini juga menyebabkan minimnya advokasi terhadap kasus kekerasan pers dan melemahnya posisi PWI dalam penyusunan regulasi negara. Beberapa isu penting di dunia pers pun tak terpantau dengan baik karena energi organisasi tersita untuk konflik internal.

Empat Usulan Jalan Damai dari Joglosemar

Menyikapi kondisi ini, para aktivis pers Joglosemar menyampaikan empat usulan jalan damai:

1. Rekonsiliasi Bersama: Mengajak semua pihak, baik di pusat maupun daerah, untuk menurunkan ego dan menyatukan langkah demi PWI.

2. Alternatif Penyelesaian Selain Kongres: Mendorong pendekatan kekeluargaan dan kenegarawanan tanpa harus bergantung pada Kongres Dipercepat.

3. Dukungan pada Usulan Komdigi: Mendesak realisasi Kongres Dipercepat sebagai upaya solusi konkret.

4. Surakarta sebagai Titik Rekonsiliasi: Menawarkan Surakarta sebagai tempat netral untuk digelarnya rekonsiliasi nasional, mengingat kota ini adalah tempat lahirnya PWI.

Dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap organisasi, para aktivis berharap agar PWI dapat segera kembali solid dan fokus menjalankan peran pentingnya dalam menjaga marwah pers Indonesia.

Editor : Ditya Arnanta