Jokowi Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Itu Hak Prerogatif Presiden, Kita Hormati

SOLO, iNewskaranganyar.id — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut keputusan tersebut merupakan wewenang penuh kepala negara sesuai konstitusi dan harus dihormati.

“Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh UUD kita kepada presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, sosial, politik yang sudah dihitung semua,” kata Jokowi kepada awak media di Solo, Jumat (1/8/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025 yang berisi pengampunan terhadap 1.116 terpidana. Dalam daftar tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto termasuk penerima amnesti. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menerima abolisi atas kasus hukum yang menjeratnya.

Menjawab pertanyaan tentang kedekatannya dengan Presiden Prabowo yang mungkin memengaruhi keputusan itu, Jokowi membantah. Ia menegaskan pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu hanya silaturahmi biasa.

“Enggak ada (pembicaraan soal itu). Baru saja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam,” ungkapnya santai.

Jokowi juga enggan menanggapi lebih jauh soal isu bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo usai keputusan abolisi dan amnesti itu. Ia menilai hal tersebut sebagai urusan internal partai.

“Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” ujar Jokowi singkat.

Soal waktu pemberian amnesti dan abolisi yang muncul setelah proses hukum selesai, Jokowi kembali menekankan bahwa keputusan tersebut pasti melewati proses panjang dan pertimbangan matang.

“Semuanya. Yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan dari sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial-politik. Semuanya pasti menjadi pertimbangan,” pungkasnya.

Presiden Jokowi juga tidak berkomentar soal Kongres PDIP yang berlangsung di Bali hari ini dan menyatakan bahwa agenda tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal partai.

Editor : Lituhayu